5 Simple Techniques For reformasi intelijen

5 Simple Techniques For reformasi intelijen

Blog Article

Satgas SIRI dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan wawasan, pemahaman, dan pengetahuannya guna meningkatkan kemampuan serta keterampilannya;

Diskusi ini menyoroti empat aspek penting yang perlu menjadi fokus reformasi tata kelola intelijen di Indonesia, yaitu: penguatan fungsi intelijen untuk memberikan deteksi dini ancaman, pengelolaan sistem rekrutmen dan staffing, transformasi kultur intelijen, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap lembaga intelijen.

Dalam penguatan ini Krismono membahas apa saja yang menjadi faktor keberhasilan dalam pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, peningkatan pelayanan publik, komitmen bersama dalam memberantas pungutan liar, dan kecintaan terhadap organisasi.

Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara. Langkah pertama adalah dengan memperbaiki intelligence cycle, sebagaimana diketahui faktor kegagalan intelijen terjadi apabila salah satu dari tahapan intelligence cycle mengalami kesalahan atau kegagalan maka dipastikan intelijen akan gagal oleh karena itu siklus intelijen harus berjalan sempurna.

. At each individual degree of civilian governing administration, You will find a army ingredient A part of a forum known as the Musyawarah Pimpinan Daerah

Hal ini mengharuskan untuk memperbaiki proses rekrutmen dan penempatan personel, serta hingga transformasi budaya intelijen agar lebih profesional. Selain itu, juga penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap lembaga intelijen.

Para pengamat mengklasifikasi periode ini sebagai Negara Intelijen. Jenderal Soeharto yang berlatarbelakang militer menjadikan intelijen sebagai instrumen untuk mengendalikan lawan-lawan politik yang mencoba menentang kebijakannya.

Though formally faraway from coordination less than Kemenkopolhukam, Mahfud emphasized that his ministry could nevertheless request BIN for info. “Being a minister, I normally get facts from the Head of BIN and infrequently question BIN to give displays at ministerial conferences,” he explained.[3]

’) or Twin-purpose of Armed Forces from the Republic of Indonesia which was sent in 1958 and later adopted in the Soeharto administration. This idea is a means for ABRI never to be underneath civilian Manage, but at the same time to not dominate to ensure it gets to be a army dictatorship. On seventeen October 1952, Nasution [and Typical Simatupang] mobilized their troops to encircle the Presidential palace to protest civilian interference in army affairs, and aimed the cannon muzzle with the palace.

(Proclamation of Independence) on August 17, 1945. The intelligence brokers’ talents that were ‘scattered’ Amongst the Japanese armed forces-educated youths in 1943 have been consolidated into a strategic intelligence force, whose Principal mission was to defend the independence from an assault with the Allied forces as well as Dutch who wished to get back Charge of Indonesia.

Ketidakpahaman tentang fungsi intelijen terlihat dari pendapat mereka yang menginginkan agar orang yang diinterogasi oleh BIN harus didampingi oleh pengacara, sebagaimana selayaknya orang yang sedang diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Mereka tidak mengerti bahwa intelijen (BIN, BIK, BAIS atau instansi intelijen mana saja) tidak boleh menginterogasi orang sebagaimana hal yang dilakukan oleh reserse polisi atau PNS penyidik.

And on the list of large-ranking officials on the embassy in Indonesia claimed which the American embassy in Indonesia were warned by BIN to not interfere during the 2024 elections. and once the conclusion on the 2024 Indonesian general election with Prabowo winning the election and also the failure of US efforts to affect the election. BIN seemed to have acknowledged about NED and USAID things to do in Indonesia and seemed to have taken preventive steps and counter narative.[41]

Rizal juga menyuarakan hal yang serupa dengan intelijen indonesia Aditya, bahwa akuntabilitas sangat penting dalam menjaga efektivitas pengawasan intelijen. Ia menegaskan bahwa walau pengawasan intelijen tidak bisa bersifat terbuka sepenuhnya, namun prinsip akuntabilitas harus tetap diutamakan.

It's noteworthy that Soeharto’s individuals stuffed ABRI and all intelligence businesses, remaining de facto